mondedelamoda

Jakarta -  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan digadang-gadang sebagai kandidat Capres di Pemilihan Presiden 2024 . Anies enggan terburu-buru menentukan apakah akan maju di Pilpres atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Anies mengatakan momen politik tahun 2024 nanti, baik itu Pilpres dan Pilgub masih jauh. Bahkan Anies mengumpamakan gelaran politik tahun 2024 seperti suara azan. "Kalau belum masuk waktunya, jangan bunyikan suara azan. Kalau dengar azan jam 10 pagi, pasti semua lihat jam, apa artinya?. Nah sekarang belum waktunya azan, jadi jangan azan dulu, jadi begitu kira-kira," ujarnya saat Talk Show Kebangsaan di Rumah Makan Losari Makassar, Jumat (21/1). Meski Pilpres masih belum waktunya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengaku hal yang bisa dilakukan sebelum azan adalah dengan Tarhim. Ia menjelaskan sebelum azan seseorang bisa mengambil wudu. "Kalau tarhim boleh, enggak usah azan dulu, paham ya. Kalau tarhim itu orang ambil wudu,

Jakarta -  PKB mengajak PPP dan frying pan untuk berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres di 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menganggap wajar PKB ingin membuat koalisi lantaran memiliki kursi dan suara yang cukup di parlemen. "PPP melihat wajar jika PKB ingin membentuk koalisi dan memimpin koalisi tersebut PKB punya suara dan kursi yang signifikan," katanya. Arsul melanjutkan, PPP akan membuka pintu partai manapun yang menawarkan masuk dalam koalisi. Namun, PPP tidak ingin bicara koalisi itu langsung kepada pembicaraan siapa paslon capres dan cawapresnya. "PPP ingin bagaimana visi kebangsaan, misi kesejahteraan dan program-program yang perlu diwujudkan itu dibicarakan dulu," kata Wakil Ketua MPR ini. Arsul ingin adanya koalisi tidak sekadar kepentingan pragmatis parpol yang berkoalisi. PPP mengutamakan visi, misi, program baru kemudian berbicara bagaimana mekanisme menentukan paslon untuk pilpresnya. "Dalam hal ini PPP hendak menegaskan bahwa dari sisi

Jakarta -  Dua anggota DPD RI, Fachrul Razi dan Bustami Zainudin, resmi mendaftarkan gugatan terhadap presidential limit atau ambang batas pencalonan presiden yang semula 20 persen agar menjadi nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fachrul Razi dan Bustami Zainudin mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait presidential limit didampingi kuasa hukum Refli Harun. " Gugatan ke MK ini dalam rangka pengujian materiil UU Pemilu terkait presidential threshold. Kita berharap UU ini menjadi pintu bagi segenap bangsa, terutama para pemimpin di daerah yang potensial untuk bisa berkiprah di tingkat nasional," ujar Bustami Zainudin berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (10/12). Menurutnya, segenap bangsa Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional. Dengan demikian, Bustami Zainudin berharap gugatan tersebut bisa diterima oleh Mahkamah Konst

Jakarta -  Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyerukan agar parpol-parpol deklarasikan calon presiden sejak saat ini. Dia berharap, capres dan cawapres tak dideklarasikan di menit akhir pendaftaran ke KPU seperti yang terjadi tiap pemilu. Mardani mengatakan, hal ini bisa membuat masyarakat lebih memahami para calon pemimpinnya. Termasuk soal koalisi yang harusnya dilakukan sejak jauh hari. "Saya setuju parpol melakukan koalisi dan penjajakan jauh-jauh hari. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung," kata Mardani saat dihubungi merdeka.com, Senin (6/12). Mardani juga yakin, akan ada kejutan besar di Pemilu 2024 . Dia tak yakin, capres yang maju pada Pemilu 2024 sesuai dengan prediksi survei kekinian yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Terlebih, kata Mardani, tiket pencalonan saat ini masih belum ada yang pasti didapat dari capres dengan memiliki tingkat elektabilitas tinggi versi survei. "Waktu masih panjang dan tiket belum ada kepastian. Saat koali

Jakarta -  Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara mengenai kepentingan Partai Gerindra pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Dia mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki geopolitik yang khas. Dia menilai, sejak Pemilu 1999 sampai 2019, PDIP selalu mendominasi Jateng sebagai pemenang pemilu. Berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa yang selalu bergantian pemenangnya dalam setiap pemilu. Untuk itu, Muzani meminta agar Partai Gerindra belajar dengan PDIP tentang cara mempertahankan kepercayaan rakyat seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Hal itu disampaikannya di Semarang, Minggu (28/11) saat peresmian kantor DPC Gerindra Kota Semarang yang juga dihadiri oleh pengurus DPD PDIP Jateng dan juga DPC PDIP Kota Semarang . Termasuk sejumlah elite Partai Gerindra seperti Waketum Sugiono, Ketua OOK DPP Prasertyo Hadi, Ketua DPD Jateng Abdul Wachid, dan sejumlah DPR RI Gerindra dari dapil Jateng. "Gerindra Jateng harus belajar dari bagaimana PDIP Jateng

Jakarta -  Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. "Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia," ujar Fachrul dalam keterangannya, Selasa (23/11). Fachrul menuturkan, ada pertimbangan untuk segera membahas revisi UU Pemilu karena semakin dekat penyelenggaraan Pemilu 2024 . KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan sedini mungkin perencanaan dan anggaran sert