Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2021

Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan Soal Dugaan Kebocaran Data Pribadi

Jakarta -  Kementerian Kominfo memanggil Direksi BPJS Kesehatan terkait dugaan bocornya 279 juta data penduduk Indonesia yang dijual akun Kotz di forum hacker (Raid Discussion forums) di net. Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya penelusuran atas bocornya data. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dalam keterangannya menyampaikan bahwa langkah ini diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Hari ini Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat PP 71 tahun 2019," ujarnya, Jumat (21/5). Kominfo memanggil direksi BPJS Kesehatan berdasarkan beberapa instrumen dalam data yang diduga kuat identik dengan information BPJS Kesehatan, seperti Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan condition Pembayaran yang identik dengan information BPJS Kesehatan. Kotz sang akun penjual dalam Raid Discussion forums sebelum

Pemerintah India Memberlakukan Lockdown Nasional Mengingat Kasus Covid-19 Tembus 20jt

New Delhi -  Pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi, menyerukan lockdown nasional saat overall kasus infection Corona (COVID-19) di negara itu telah melampaui 20 juta kasus. Pemerintah India diketahui enggan memberlakukan lockdown nasional karena mengkhawatirkan dampak perekonomiannya. Seperti dilansir Reuters, Selasa (4/5/2021), otoritas India melaporkan 357.229 kasus Corona dan 3.449 kematian dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, overall kasus Corona di India sejauh ini mencapai 20.282.833 kasus dengan 222.408 kematian. Para pakar medis setempat memperkirakan angka sebenarnya di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 5 hingga 10 kali lipat lebih tinggi dari information resmi. "GOI tidak memahaminya. Satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran Corona sekarang adalah lockdown total dengan perlindungan NYAY (skema upah minimum) untuk mereka yang rentan," cetus Gandhi dalam pernyataannya through Twitter, merujuk pada 'Government of India' atau pemerint