mondedelamoda

Jakarta -  Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara mengenai kepentingan Partai Gerindra pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Dia mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki geopolitik yang khas. Dia menilai, sejak Pemilu 1999 sampai 2019, PDIP selalu mendominasi Jateng sebagai pemenang pemilu. Berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa yang selalu bergantian pemenangnya dalam setiap pemilu. Untuk itu, Muzani meminta agar Partai Gerindra belajar dengan PDIP tentang cara mempertahankan kepercayaan rakyat seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Hal itu disampaikannya di Semarang, Minggu (28/11) saat peresmian kantor DPC Gerindra Kota Semarang yang juga dihadiri oleh pengurus DPD PDIP Jateng dan juga DPC PDIP Kota Semarang . Termasuk sejumlah elite Partai Gerindra seperti Waketum Sugiono, Ketua OOK DPP Prasertyo Hadi, Ketua DPD Jateng Abdul Wachid, dan sejumlah DPR RI Gerindra dari dapil Jateng. "Gerindra Jateng harus belajar dari bagaimana PDIP Jateng

Jakarta -  Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. "Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia," ujar Fachrul dalam keterangannya, Selasa (23/11). Fachrul menuturkan, ada pertimbangan untuk segera membahas revisi UU Pemilu karena semakin dekat penyelenggaraan Pemilu 2024 . KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan sedini mungkin perencanaan dan anggaran sert

Jakarta -  Pemerintah dan KPU disebut sudah sepakat terkait tanggal penyelenggaraan Pemilu pada Februari 2024. Anggota Komisi II Fraksi PDIP Muhammad Rifqinizamy Karyasuda mengatakan, KPU sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu dilakukan pada 11 November lalu. "Seluruh komisioner KPU telah bertemu dengan Pak Presiden, di mana Pak Presiden didampingi Pak Mendagri dan Pak Mensesneg," ujar Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11). Kesepakatan itu sesuai dengan usulan KPU dan juga usul Fraksi PDIP. "Kabarnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tampak-tampaknya tidak jauh berbeda dari usul fraksi PDI Perjuangan," ujar Rifqi. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengungkapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyampaikan penetapan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 pada awal Desember mendatang. Komisi II DPR akan melaksanakan Raker dengan pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk menetapk

Jakarta -  Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, NasDem akan kembali mendukung Jokowi sebagai capres jika masa jabatan Presiden tidak dibatasi dua periode. Menurutnya, irama semua kader akan sama untuk tetap mendukung Jokowi. "Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya dua kali, saya tidak perlu menjawab pertanyaan para kader partai ini siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi, siapa?," ungkapnya dalam acara HUT ke-10 tahun NasDem, Kamis (11/11). "Karena pasti iramanya, tones-nya sama dari atas ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling bawah, jawabannya satu ya pasti Jokowi kembali," sambungnya. Tetapi, kata Paloh, NasDem dan Presiden Jokowi mempunyai moralitas dan komitmen sama untuk menghargai konstitusi dan menjaga konstitusi. Kata dia, bangsa ini harus tetap melanjutkan upaya pembangunannya. "Seorang Jokowi dengan prestasi yang Insyaallah akan mengakhiri masa jabatan nya akan menorehkan tinta emas

Jakarta -  Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada 2024. "Untungnya di MK, kami sejak jauh-jauh hari sudah menyiapkan timetable dan semuanya. Kita sudah ada satgas (satuan tugas, red.) ketika kedatangan air bah perselisihan hasil pemilu dan pilkada," kata Palguna ketika memberi paparan dalam sosialisasi " Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027, yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang dipantau dari Jakarta, Jumat (5/11). Palguna mengungkapkan bahwa salah satu mekanisme yang MK persiapkan adalah mekanisme untuk mengkualifikasikan dan memeriksa alat bukti sengketa hasil pemilihan umum. "Alat bukti kadang-kadang lebih tinggi dari tinggi badan kita. Tapi kita sudah mempunyai mekanisme untuk (mengkualifikasikan dan memeriksa) itu," tutur dia. Ia me