Pemerintah India Memberlakukan Lockdown Nasional Mengingat Kasus Covid-19 Tembus 20jt

New Delhi - Pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi, menyerukan lockdown nasional saat overall kasus infection Corona (COVID-19) di negara itu telah melampaui 20 juta kasus. Pemerintah India diketahui enggan memberlakukan lockdown nasional karena mengkhawatirkan dampak perekonomiannya.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (4/5/2021), otoritas India melaporkan 357.229 kasus Corona dan 3.449 kematian dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, overall kasus Corona di India sejauh ini mencapai 20.282.833 kasus dengan 222.408 kematian.

Para pakar medis setempat memperkirakan angka sebenarnya di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 5 hingga 10 kali lipat lebih tinggi dari information resmi.

"GOI tidak memahaminya. Satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran Corona sekarang adalah lockdown total dengan perlindungan NYAY (skema upah minimum) untuk mereka yang rentan," cetus Gandhi dalam pernyataannya through Twitter, merujuk pada 'Government of India' atau pemerintah India.

"Kelambanan GOI telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah," imbuh Gandhi yang merupakan anggota parlemen India, Lok Sabha, untuk wilayah Wayanad, Kerala.

NYAY merupakan pada skema upah minimum 'Nyuntam Aay Yojana' yang diajukan partai Gandhi kepada parlemen daerah Wayanad. Skema ini menjanjikan upah minimum jaminan sebesar 72 ribu Rupee setahun untuk keluarga-keluarga yang ada di 20 persen strata ekonomi terendah.

Pemerintah Perdana Menteri (PM) Narendra Modi enggan memberlakukan lockdown secara nasional karena mengkhawatirkan dampaknya pada perekonomian. Namun beberapa negara bagian di India telah menerapkan berbagai pembatasan sosial untuk mengendalikan penyebaran Corona.

Lonjakan kasus Corona yang berkelanjutan selama beberapa waktu terakhir telah membebani sistem kesehatan, menguras pasokan oksigen medis yang penting bagi para pasien Corona dan membuat banyak pasien meninggal dunia di ambulans atau tempat parkir di luar rumah sakit karena tak kebagian tempat tidur.

Antrean kremasi jenazah terus menumpuk, dengan location taman dan tempat parkir dialihfungsikan menjadi lokasi kremasi tiada henti.

PM Modi dikritik keras karena tidak bertindak lebih cepat untuk membatasi gelombang Corona terbaru dan membiarkan jutaan orang tanpa masker menghadiri event keagamaan serta kampanye politik antara Maret dan April lalu.

"Apa yang terungkap dalam beberapa pekan terakhir adalah, baik pemerintah pusat maupun negara bagian dengan sangat menyedihkan tidak siap untuk gelombang kedua," demikian sebut content media terkemuka India, Times of India, pada Selasa (4/5) waktu setempat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Upaya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Membangun Ekonomi Ditengah Pandemi Ini

Jakarta -  Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terus berupaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Hal itu dilakukan sinergi, dan bersamaan dengan upaya pemulihan di sektor lainnya, tanpa mengabaikan sektor kesehatan. Hal itu disampaikan Direktur Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Horas Maurits P. dalam webinar MasyArakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk "Konsepsi, Manajemen, dan Strategi Mengelola Ekonomi Negara di Tengah Pandemi Covid-19," edisi Sabtu (21/8). "Upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah maupun pemda dan masyarakat, dimana Bapak Presiden juga sudah mengarahkan bahwa kita lakukan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya. Tak hanya itu, ia menambahkan, penguatan daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan juga dukungan terhadap sektor
Baca selengkapnya

Para Pendukung Cak Imin Kebanyakan dari Pengrajin Batik di Bantul Untuk Maju Nyapres 2024

Bantul -  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapatkan dukungan untuk maju menjadi calon Presiden RI tahun 2024 dari para perempuan perajin batik di Desa Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DO IT YOURSELF, Minggu (23/1). Para perempuan perajin batik ini mendeklarasikan dukungan di depan Muhaimin Iskandar atau kerap disapa dengan Cak Imin. Selain deklarasi, para perempuan perajin batik juga memberikan sebuah kain batik bertuliskan 'Gus Muhaimin Iskandar Presiden RI 2024 '. Kain batik berbentuk selendang ini berwarna hijau yang identik dengan warna PKB. Batik tersebut diterima langsung oleh Cak Imin dan langsung dikenakan saat acara. Sala seorang inisiator deklarasi yaitu Maslihatun Humaidah mengatakan bahwa para perempuan perajin batik di Giriloyo mendukung Cak Imin maju sebagai Presiden RI 2024 mendatang. Maslihatun menuturkan salah satu pertimbangan memilih Cak Imin sebagai calon Presiden RI adalah karena sosok Cak Imin yang dinilai mumpuni dan mempunyai citra yang
Baca selengkapnya

Komite I DPD Usul Revisi UU Pemilu Kembali Masuk Prolegnas Prioritas

Jakarta -  Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. "Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia," ujar Fachrul dalam keterangannya, Selasa (23/11). Fachrul menuturkan, ada pertimbangan untuk segera membahas revisi UU Pemilu karena semakin dekat penyelenggaraan Pemilu 2024 . KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan sedini mungkin perencanaan dan anggaran sert
Baca selengkapnya