Polemik Terkait Vaksin Nusantara yang Dikabarkan di Beli Oleh Turki Sebanyak 5,2 Juta Dosis

Jakarta - Imunoterapi sel dendritik atau yang dulu dikenal dengan Vaksin Nusantara gagasan eks Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, masih ramai diperbincangkan. Baru-baru ini, sempat ramai dikabarkan produk ini dibeli oleh Turki sebanyak 5,2 juta dosis.

Menanggapi ramainya informasi soal imunoterapi sel dendritik atau Vaksin Nusantara ini, juru bicara Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan produk ini bisa diakses oleh masyarakat.

Meski begitu, Nadia mengingatkan pelayanan yang dilakukan hanya berbasis penelitian secara terbatas.

"Masyarakat yang menginginkan Vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti.

Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka Vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut," jelas Nadia dalam keterangan Kemenkes, Sabtu (28/8).

Selain itu, ia menegaskan Vaksin Nusantara ini tidak dapat dikomersialkan lantaran autologus atau bersifat ke masing-masing individual.

"Sel dendritik bersifat autologus, artinya dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Dime Lukito menegaskan pemantauan imunoterapi sel dendritik tidak dilakukan oleh BPOM. Sebab, ini bukanlah produk seperti vaksin yang diproduksi secara massal.

"[Vaksin Nusantara] bukan produk yang akan digunakan massal, diproduksi massal. Tapi itu pelayanan person, jadi bukan melalui Badan POM," jelas Dime.

Turki Dikabarkan Pesan Vaksin Nusantara


Kabar pembelian produk imunoterapi berbasis sel dendritik oleh Turki disampaikan oleh expert besar Universitas Airlangga, Chairul Anwar Nidom, dalam sebuah talkshow dengan eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di network YouTube.

Nidom menyebut, Turki memesan hingga 5,2 juta dosis produk tersebut.

Sementara menurut peneliti sel dendritik Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Kolonel Jonny, jumlah dosis vaksin yang dibeli oleh Turki mencapai 5,5 juta dosis. "Betul, ada dokumennya. 5,5 juta [dosis]," kata Jonny.

Akan tetapi, Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan hingga saat ini tidak ada konfirmasi soal Turki membeli produk tersebut.
" Kalau pemerintah Turki yang beli harusnya saya orang pertama yang tahu," ungkap Iqbal ketika dikonfirmasi.

MoU Imunoterapi Sel Dendritik


Penelitian vaksin dendritik ini dilakukan usai adanya nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkes bersama BPOM dan TNI ADVERTISEMENT, April lalu, yang bertemakan 'Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Infection SARS-CoV-2'.

Lewat MoU ini juga disepakati penelitian berbasis sel dendritik di RSPAD Gatot Subroto, namun ditegaskan bukan lanjutan dari penelitian fase I vaksin Nusantara.

Riset imunoterapi sel dendritik ini menggandeng AIVITIA, perusahaan bioteknologi asal AS yang lebih dulu mengembangkan terapi sel dendritik untuk pengobatan kanker.

Imunoterapi sel dendritik bersifat individual alias tidak bisa digunakan massal sebagaimana halnya vaksin corona Sinovac dkk yang telah dipakai luas di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Upaya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Membangun Ekonomi Ditengah Pandemi Ini

Jakarta -  Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terus berupaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Hal itu dilakukan sinergi, dan bersamaan dengan upaya pemulihan di sektor lainnya, tanpa mengabaikan sektor kesehatan. Hal itu disampaikan Direktur Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Horas Maurits P. dalam webinar MasyArakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk "Konsepsi, Manajemen, dan Strategi Mengelola Ekonomi Negara di Tengah Pandemi Covid-19," edisi Sabtu (21/8). "Upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah maupun pemda dan masyarakat, dimana Bapak Presiden juga sudah mengarahkan bahwa kita lakukan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya. Tak hanya itu, ia menambahkan, penguatan daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan juga dukungan terhadap sektor
Baca selengkapnya

Para Pendukung Cak Imin Kebanyakan dari Pengrajin Batik di Bantul Untuk Maju Nyapres 2024

Bantul -  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapatkan dukungan untuk maju menjadi calon Presiden RI tahun 2024 dari para perempuan perajin batik di Desa Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DO IT YOURSELF, Minggu (23/1). Para perempuan perajin batik ini mendeklarasikan dukungan di depan Muhaimin Iskandar atau kerap disapa dengan Cak Imin. Selain deklarasi, para perempuan perajin batik juga memberikan sebuah kain batik bertuliskan 'Gus Muhaimin Iskandar Presiden RI 2024 '. Kain batik berbentuk selendang ini berwarna hijau yang identik dengan warna PKB. Batik tersebut diterima langsung oleh Cak Imin dan langsung dikenakan saat acara. Sala seorang inisiator deklarasi yaitu Maslihatun Humaidah mengatakan bahwa para perempuan perajin batik di Giriloyo mendukung Cak Imin maju sebagai Presiden RI 2024 mendatang. Maslihatun menuturkan salah satu pertimbangan memilih Cak Imin sebagai calon Presiden RI adalah karena sosok Cak Imin yang dinilai mumpuni dan mempunyai citra yang
Baca selengkapnya

Komite I DPD Usul Revisi UU Pemilu Kembali Masuk Prolegnas Prioritas

Jakarta -  Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. "Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia," ujar Fachrul dalam keterangannya, Selasa (23/11). Fachrul menuturkan, ada pertimbangan untuk segera membahas revisi UU Pemilu karena semakin dekat penyelenggaraan Pemilu 2024 . KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan sedini mungkin perencanaan dan anggaran sert
Baca selengkapnya