KPK Memeriksa 12 Anggota DPRD Provinsi Jambi Terkait Suap RAPBD

Jambi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 12 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, terkait suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan 2019.

Di antara nama-nama yang diperiksanya ada nama Rahima, istri mantan Gubernur Jambi, Fachrori Umar. Kemudian ada Wakil Bupati Sarolangun, Hilalatil Badri. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jambi, Kamis (9/9).

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi suap pengesahan RAPBD Jambi 2017. "Terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (9/9).

Selain 2 nama di atas, 10 orang mantan anggota DPRD yang diperiksa itu adalah, Hasani Hamid, Suliyanti, Poprianto, Ismet Kahar, Tartiniah, Syamsul Anwar, Mely Hairiya, Luhut Silaban, Budi Yako, dan Muhammaf Khairil.

Usai diperiksa penyidik, Rahima tidak banyak memberikan komentar. Dia hanya bilang kalau sudah menjalani pemeriksaan selama 30 menit.

Rahima meninggalkan ruangan pemeriksaan, Rahima ditemani seorang Polwan yang diakunya sebagai keluarga.

Di perjalanan kasus ini, sejak dari Supriyono, Zumi Zola dkk, Rahima sudah berulang kali bersaksi di Pengadilan. Namun dia membantah menerima uang suap untuk pengesahan RAPBD.

Sementara itu, Hasani Hamid, yang juga dipanggil untuk bersaksi, mengatakan, dia dicecar dengan 9 pertanyaan oleh Penyidik KPK. Dia diperiksa selama kurang lebih 2 jam.

Dikatakan Hasani Hamid, dia diperiksa untuk sejumlah tersangka kasus suap RAPBD Provinsi Jambi. "Untuk Fachrurozi dkk, termasuk Apif Firmansyah (mantan ajudan Zumi Zola)," kata Hasani Hamid sebelum meninggalkan Mapolda.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Upaya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Membangun Ekonomi Ditengah Pandemi Ini

Jakarta -  Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terus berupaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Hal itu dilakukan sinergi, dan bersamaan dengan upaya pemulihan di sektor lainnya, tanpa mengabaikan sektor kesehatan. Hal itu disampaikan Direktur Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Horas Maurits P. dalam webinar MasyArakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk "Konsepsi, Manajemen, dan Strategi Mengelola Ekonomi Negara di Tengah Pandemi Covid-19," edisi Sabtu (21/8). "Upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah maupun pemda dan masyarakat, dimana Bapak Presiden juga sudah mengarahkan bahwa kita lakukan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya. Tak hanya itu, ia menambahkan, penguatan daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan juga dukungan terhadap sektor
Baca selengkapnya

Para Pendukung Cak Imin Kebanyakan dari Pengrajin Batik di Bantul Untuk Maju Nyapres 2024

Bantul -  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapatkan dukungan untuk maju menjadi calon Presiden RI tahun 2024 dari para perempuan perajin batik di Desa Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DO IT YOURSELF, Minggu (23/1). Para perempuan perajin batik ini mendeklarasikan dukungan di depan Muhaimin Iskandar atau kerap disapa dengan Cak Imin. Selain deklarasi, para perempuan perajin batik juga memberikan sebuah kain batik bertuliskan 'Gus Muhaimin Iskandar Presiden RI 2024 '. Kain batik berbentuk selendang ini berwarna hijau yang identik dengan warna PKB. Batik tersebut diterima langsung oleh Cak Imin dan langsung dikenakan saat acara. Sala seorang inisiator deklarasi yaitu Maslihatun Humaidah mengatakan bahwa para perempuan perajin batik di Giriloyo mendukung Cak Imin maju sebagai Presiden RI 2024 mendatang. Maslihatun menuturkan salah satu pertimbangan memilih Cak Imin sebagai calon Presiden RI adalah karena sosok Cak Imin yang dinilai mumpuni dan mempunyai citra yang
Baca selengkapnya

Komite I DPD Usul Revisi UU Pemilu Kembali Masuk Prolegnas Prioritas

Jakarta -  Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. "Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia," ujar Fachrul dalam keterangannya, Selasa (23/11). Fachrul menuturkan, ada pertimbangan untuk segera membahas revisi UU Pemilu karena semakin dekat penyelenggaraan Pemilu 2024 . KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan sedini mungkin perencanaan dan anggaran sert
Baca selengkapnya