Partai Nasdem Mengatakan Akan Dukung Terus Jokowi Nyapres Jika Masa Jabatan Presiden Tidak Dua Periode

Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, NasDem akan kembali mendukung Jokowi sebagai capres jika masa jabatan Presiden tidak dibatasi dua periode. Menurutnya, irama semua kader akan sama untuk tetap mendukung Jokowi.

"Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya dua kali, saya tidak perlu menjawab pertanyaan para kader partai ini siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi, siapa?," ungkapnya dalam acara HUT ke-10 tahun NasDem, Kamis (11/11).

"Karena pasti iramanya, tones-nya sama dari atas ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling bawah, jawabannya satu ya pasti Jokowi kembali," sambungnya.

Tetapi, kata Paloh, NasDem dan Presiden Jokowi mempunyai moralitas dan komitmen sama untuk menghargai konstitusi dan menjaga konstitusi. Kata dia, bangsa ini harus tetap melanjutkan upaya pembangunannya.

"Seorang Jokowi dengan prestasi yang Insyaallah akan mengakhiri masa jabatan nya akan menorehkan tinta emas yang bisa dikenang sepanjang masa," ucapnya.

Paloh mengatakan, tugas NasDem tak hanya berhenti di situ. Dia berujar, NasDem harus mencari kesinambungan kepemimpinan nasional.

"Yang mungkin kita harapkan juga lebih baik dari apa yang telah dicapai oleh seorang Jokowi pada bangsa ini," kata Surya Paloh.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Upaya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Membangun Ekonomi Ditengah Pandemi Ini

Jakarta -  Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terus berupaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Hal itu dilakukan sinergi, dan bersamaan dengan upaya pemulihan di sektor lainnya, tanpa mengabaikan sektor kesehatan. Hal itu disampaikan Direktur Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Horas Maurits P. dalam webinar MasyArakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk "Konsepsi, Manajemen, dan Strategi Mengelola Ekonomi Negara di Tengah Pandemi Covid-19," edisi Sabtu (21/8). "Upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah maupun pemda dan masyarakat, dimana Bapak Presiden juga sudah mengarahkan bahwa kita lakukan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya. Tak hanya itu, ia menambahkan, penguatan daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan juga dukungan terhadap sektor
Baca selengkapnya

Para Pendukung Cak Imin Kebanyakan dari Pengrajin Batik di Bantul Untuk Maju Nyapres 2024

Bantul -  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapatkan dukungan untuk maju menjadi calon Presiden RI tahun 2024 dari para perempuan perajin batik di Desa Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DO IT YOURSELF, Minggu (23/1). Para perempuan perajin batik ini mendeklarasikan dukungan di depan Muhaimin Iskandar atau kerap disapa dengan Cak Imin. Selain deklarasi, para perempuan perajin batik juga memberikan sebuah kain batik bertuliskan 'Gus Muhaimin Iskandar Presiden RI 2024 '. Kain batik berbentuk selendang ini berwarna hijau yang identik dengan warna PKB. Batik tersebut diterima langsung oleh Cak Imin dan langsung dikenakan saat acara. Sala seorang inisiator deklarasi yaitu Maslihatun Humaidah mengatakan bahwa para perempuan perajin batik di Giriloyo mendukung Cak Imin maju sebagai Presiden RI 2024 mendatang. Maslihatun menuturkan salah satu pertimbangan memilih Cak Imin sebagai calon Presiden RI adalah karena sosok Cak Imin yang dinilai mumpuni dan mempunyai citra yang
Baca selengkapnya

Komite I DPD Usul Revisi UU Pemilu Kembali Masuk Prolegnas Prioritas

Jakarta -  Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. "Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia," ujar Fachrul dalam keterangannya, Selasa (23/11). Fachrul menuturkan, ada pertimbangan untuk segera membahas revisi UU Pemilu karena semakin dekat penyelenggaraan Pemilu 2024 . KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan sedini mungkin perencanaan dan anggaran sert
Baca selengkapnya