Ketua DPD Gerindra Memberikan Point Dukungan Kepada Prabowo Untuk Maju ke Pilpres 2024

Dago - Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto diminta untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Permintaan itu dideklarasikan oleh pengurus DPD Gerindra Jabar.

Hal itu terungkap saat kegiatan rapat koordinasi daerah (Rakorda) Gerindra Jabar di Intercontinental Hotel, Dago, Bandung, Jumat (22/10).

Ketua DPD Gerindra Jabar Taufik Hidayat memimpin deklarasi membacakan poin dukungan kepada Prabowo Subianto, diikuti oleh ratusan kader yang hadir. Dalam acara tersebut tampak Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Poin pertama yang dibacakan taufik berisi komitmen dan kesiapan memenangkan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Lalu, siap menjadikan Partai Gerindra sebagai pemenang pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Pada poin ketiga, deklarasi dukungan untuk Prabowo disampaikan.

"Atas nama kader partai Gerindra se-Jawa Barat kami mohon Bapak Prabowo Subianto bersedia dicalonkan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden tahun 2024," ucap Taufik diikuti oleh para kader.

"Bahwa kami segenap kader partai Gerindra Jawa Barat siap bahu-membahu untuk memenangkan bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia masa bakti 2024 sampai 2029," ia melanjutkan.

Ia mengakhiri deklarasi tersebut dengan yel-yel.

"Salam Indonesia Raya," kata Taufik.

"Gerindra," balas kader.

"Prabowo?" Taufik melanjutkan.

"Presiden," ujar kader kompak.

Acara berlanjut dengan rapat tertutup.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Upaya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Membangun Ekonomi Ditengah Pandemi Ini

Jakarta -  Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terus berupaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Hal itu dilakukan sinergi, dan bersamaan dengan upaya pemulihan di sektor lainnya, tanpa mengabaikan sektor kesehatan. Hal itu disampaikan Direktur Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Horas Maurits P. dalam webinar MasyArakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk "Konsepsi, Manajemen, dan Strategi Mengelola Ekonomi Negara di Tengah Pandemi Covid-19," edisi Sabtu (21/8). "Upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah maupun pemda dan masyarakat, dimana Bapak Presiden juga sudah mengarahkan bahwa kita lakukan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya. Tak hanya itu, ia menambahkan, penguatan daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan juga dukungan terhadap sektor
Baca selengkapnya

Para Pendukung Cak Imin Kebanyakan dari Pengrajin Batik di Bantul Untuk Maju Nyapres 2024

Bantul -  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapatkan dukungan untuk maju menjadi calon Presiden RI tahun 2024 dari para perempuan perajin batik di Desa Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DO IT YOURSELF, Minggu (23/1). Para perempuan perajin batik ini mendeklarasikan dukungan di depan Muhaimin Iskandar atau kerap disapa dengan Cak Imin. Selain deklarasi, para perempuan perajin batik juga memberikan sebuah kain batik bertuliskan 'Gus Muhaimin Iskandar Presiden RI 2024 '. Kain batik berbentuk selendang ini berwarna hijau yang identik dengan warna PKB. Batik tersebut diterima langsung oleh Cak Imin dan langsung dikenakan saat acara. Sala seorang inisiator deklarasi yaitu Maslihatun Humaidah mengatakan bahwa para perempuan perajin batik di Giriloyo mendukung Cak Imin maju sebagai Presiden RI 2024 mendatang. Maslihatun menuturkan salah satu pertimbangan memilih Cak Imin sebagai calon Presiden RI adalah karena sosok Cak Imin yang dinilai mumpuni dan mempunyai citra yang
Baca selengkapnya

Komite I DPD Usul Revisi UU Pemilu Kembali Masuk Prolegnas Prioritas

Jakarta -  Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. "Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia," ujar Fachrul dalam keterangannya, Selasa (23/11). Fachrul menuturkan, ada pertimbangan untuk segera membahas revisi UU Pemilu karena semakin dekat penyelenggaraan Pemilu 2024 . KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan sedini mungkin perencanaan dan anggaran sert
Baca selengkapnya